banner 728x250

204 Juta Data Pemilih di KPU Bocor, Komisi I : Ini Malapetaka

  • Share
Ilustrasi dugaan pembobolan data pribadi. Foto : Istimewa.
banner 468x60

JAKARTA – Sekitar 204 juta data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) terjadi kebocoran, lagi. Kali ini diduga dilakukan oleh “Jimbo”. Tahun lalu data KPU juga pernah bocor oleh “Bjorka”.

Data-data itu diduga dijual di darkweb dengan harga 74.000 dollar Amerika atau sekitar Rp1,2 miliar. Data yang bocor meliputi NIK, No. KK, nomor KTP (berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.

banner 336x280

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan di media bahwa data yang bocor itu data biasa, data KPU.

Sementara itu Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, Sabtu (1/12) di Jakarta merespons kebocoran data sebuah malapetaka. “Ini malapetaka untuk rakyat dan demokrasi. Kok malah dibilang data biasa,” terangnya.

BACA JUGA : Wakili Delegasi RI, Sukamta Lantang Bela Palestina di Sidang Parlemen Dunia

Sukamta Minta Cegah konten Black Campaign di Medsos

Sukamta mengatakan UU PDP tahun 2022 lalu, telah disahkan. Pengesahan itu dianggap sangat urgent UU PDP saat itu, karena kebocoran data terus terjadi. Kejadian-kejadian tersebut berbahaya untuk bangsa.

“Pernyataan pak Menteri seolah menyepelekan hal itu. Peretasan sistem elektronik yang dimiliki lembaga pemerintah dan kebocoran data pribadi itu sangat bahaya. Bukan hanya terkait motif ekonomi, tapi ini bisa mengacaukan proses Pemilu 2024,” ucapnya.

Sukamta yang dulu juga sebagai anggota Panja RUU PDP ini menambahkan bahwa dalam UU PDP Pasal 1 data Pribadi didefinisikan sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

“Data KPU yang bocor itu cukup lengkap, mulai dari NIK sampai nomor KK. Jelas ini masuk kategori data pribadi, karena bisa mengidentifikasi seseorang,” ucapnya.

Lebih spesifik lagi, Sukamta mengatakan hal tersebut termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat umum. Sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan ekonomi dan bisnis. Terlebih bila data yang bocor adalah data yang dikelola oleh lembaga publik, potensi dampaknya bisa mengganggu penyelenggaraan negara.

Karena itu, wakil rakyat dari Yogyakarta ini, menekankan dua hal. “Pertama, pejabat publik dalam hal ini Menteri Kominfo, jangan membuat pernyataan yang kontraproduktif dan terkesan menyepelekan apa yang selama ini sudah kita upayakan, yaitu pelindungan data pribadi dalam bentuk UU. Kedua, pemerintah segera menyelesaikan peraturan-peraturan turunan dari UU PDP, khususnya Presiden harus segera menerbitkan Perpres tentang pembentukan lembaga otoritas pengawas PDP agar segera bisa melakukan fungsi pengawasan pelindungan data pribadi. Jangan sampai UU ini tumpul karena badan penyelenggaranya belum ada,” beber Sukamta. (Ana/Ara)

banner 336x280
banner 120x600
  • Share