banner 728x250

F-PKS Jogja Interupsi Keberatan Penangkapan Pembuang Sampah

  • Share
Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Cahyo Wibowo (tengah) saat diskusi bertema "Darurat Sampah Kota Yogyakarta dan Penanganannya". Foto : Istimewa.
banner 468x60

JOGJA – Fraksi PKS DPRD Kota Jogja menyoroti munculnya kasus pembuangan sampah sembarangan yang harus berakhir di meja hijau. Mereka keberatan dengan kebijakan operasi yustisi yang digencarkan Pemkot Jogja terhadap para pelaku pembuangan liar sampah sejak 1 September 2023 lalu.

Sebagai informasi, sejak digulirkan operasi yustisi, sedikitnya 30 pelanggar terjaring petugas Satpol PP, sehingga harus melakoni sidang tindak pidana ringan (tipiring) di PN Jogja.

banner 336x280

“Fraksi PKS menilai penegakan sanksi pidana belum bisa diterapkan kepada masyarakat,” terang Anggota F-PKS DPRD Kota Jogja, Cahyo Wibowo, Minggu (10/9/2023).

Cahyo mengatakan berdasarkan amanat pasal 9 yang terdiri dari poin a – e belum benar-benar dilakukan oleh Pemerintah Kota Jogja, Salah satunya penyediaan sarana dan prasarana apalagi di daerah pemukiman padat penduduk. Sehingga semestinya penerapan sanksi belum bisa dilaksankan.

Pernyataan F-PKS tersebut secara resmi mereka nyatakan melalui interupsi pada hari Rabu (6/9/2023) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jogja. Agenda sidang paripurna tersebut Jawaban Wali Kota terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

F-PKS menyampaikan interupsi karena berpandangan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi yang disampaikan Wali Kota belum membahas poin saran dan tuntutan.

Cahyo menegaskan F-PKS menyampaikan interupsi antara lain mendorong prioritas anggaran dalam penyediaan sarana prasarana yang menunjang pemilahan sampah di hulu baik yang bersifat organik maupun anorganik.

BACA JUGA : Pemkot Usulkan Rp16 Miliar Tangani Sampah di APBD-P

Pemkot Diminta Tak Terapkan Dulu Denda Buang Sampah

“Saat ini belum jelas dalam pengganggaran, padahal dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 9 hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ucapnya.

F-PKS juga menilai Pemerintah Kota Jogja tidak boleh menakut-nakuti warganya dengan ancaman penangkapan yang melibatkan Satpol PP dan aparat hukum apalagi harus sidang Tindak Pidana Ringan karena semakin membebani perekonomian masyarakat.

“F-PKS berharap Pemerintah Kota jangan hanya kejar tayang terhadap pelanggaran sampah yang Pemkot sendiri belum serius dalam penganggaran yang melibatkan masyarakat,” katanya.

Cahyo mengatakan banyak terjadi pelanggaran yang kelihatan mata tetapi dibiarkan. Misalnya pelanggaran orang yang kencing sembarangan di taman-taman kota yang jelas melanggar Perda no 15 tahun 2018 pasal 19 huruf e.

“Dimana pelanggaran tersebut kebanyakan dilakukan oleh orang luar Jogja,” ungkapnya.

Cahyo menegaskan interupsi diatas
dilakukan sebagai wujud keseriusanya dalam mengawal keluhan warga Kota Jogja. (*/Ana).

banner 336x280
banner 120x600
  • Share