JOGJA – Fraksi PKS DPRD Kota Jogja menggelar diskusi bertema “Darurat Sampah Kota Jogja dan Upaya Penangananya” di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Jogja, Selasa (10/1/2023). Diskusi ini dihadiri para pegiat pengelola sampah dengan pembicara antara lain Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Cahyo Wibowo, Sekretaris Daerah Pemkot Jogja Aman Yuriadijaya, Kepala Desa Panggungharjo, Bantul Wahyudi Anggoro.
Diskusi yang dimoderatori Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Jogja, Muhammad Fauzan ini mengusung persoalan sampah yang tak kunjung mendapatkan solusi. Sebagai pengantar berdasarkan Walikota Nomor 32 Tahun 2022 tentang Masterplan Pengelolaan sampah dapat diketahui estimasi data timbulan sampah di Kota Jogja sebesar 298,87 ton, setiap harinya. Angka tersebut jika dirinci timbulan sampah permukiman sebanyak 190,53 ton. Rinciannya untuk sampah organik sebanyak 53,3 %, sampah plastik 29,2 % dan sampah kertas 12,0 %.
“Kemudian untuk timbulan sampah hotel sebanyak 2,57 ton per hari dan timbulan sampah rumah makan 6,38 ton/hari,” ucap Fauzan.
Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Cahyo Wibowo memaparkan menangkap data tersebut Fraksi PKS DPRD Kota Jogja menawarkan dua skema penyelesaian penanganan sampah. Skema pertama, pengelolaan sampah berbasis RTHP. Dalam hitungan PKS saat ini ada 25 RTHP yang masih dalam bentuk lahan dengan total luasan 16.569 m2 lahan yang setara dengan 1,659 ha tersebut tersebar di 9 Kemantren.
Menurutnya, jika timbulan sampah organik di permukiman berjumlah 53,3 % atau setara 101,55 ton. Jika diasumsikan distribusi sampah di RTHP maka setiap RTHP dapat mengolah sampah sejumlah 4,068 ton perharinya, dengan jumlah pengolahan harian yang disesuaikan dengan luas masing-masing RTHP,” ungkapnya.
“Jumlah luasan pengelolaan sampah paling tidak 30 – 40 % dari luasan lahan masing-masing RTHP,” ucapnya.
BACA JUGA : Pasar UMKM di Code, PKS Jogja Endorse Wisata Bantaran Kali
Bersama Elemen Jogja, PKS Kota Jogja Turun Jalan Tolak Kenaikan BBM
Ia menjelaskan skema pengolahan sampah berbasis RTHP ini dapat berjalan efektif dengan dua syarat. Pertama tata ruang lokasi RTHP yang terpadu, dalam artian tiga R (Reduce, Reuse, Recycle). Hal itu dipertajam dengan penyiapan besaran lahan yang digunakan untuk menampung air pembersihan sampah sehingga tidak mengganggu dan meninggalkan bau.
Kemudian syarat kedua adalah berkolaborasi dengan masyarakat untuk pemisahan sampah organik dan unorganik. Dibutuhkan kebijakan yang kreatif dan inovatif untuk membangun ketertiban masyarakat. Baik itu dikelola di bank sampah maupun memberikan insentif kepada tukang sampah.
“Jumlah 4.062 ton perhari setara dengan satu truk sampah. Selain itu budaya tertib sampah di masyarakat harus dimulai agar sadar dalam memilah sampah di rumah sebelum didistribusikan di RTHP terdekat,” terangnya.
Cahyo menegaskan skema kedua yang ditawarkan bertujuan agar Pemkot Jogja menyiapkan lahan diluar kota Jogja yang berfungsi sebagai sarana penanganan dan pengolahan sampah secara terpadu melalui kerjasama dengan pihak-pihak pengelola sampah dengan teknologi ramah ramah lingkungan dan efisien.
Eksekutif Janjikan Zero Sampah
Sementara itu, Sekda Pemkot Jogja Aman Yuriadijaya, menyampaikan pentingnya gerakan zero sampah anorganik sejauh ini cenderung masih bias dan belum bisa dijadikan tolok ukur kesuksesan. Karenanya, selama Januari, Februari dan Maret 2023, Pemkot akan menggencarkan sosialisasi dan edukasi, agar hasilnya bisa tampak per April mendatang.
“Kami juga menerima semua masukan. Kalaupun edukasi belum sempurna, ya, kita ulangi. Selama tiga bulan ke depan kita gencarkan,” ungkapnya.
BACA JUGA : Di Sidang Rapur, F-PKS Kota Jogja Tolak Kenaikan Harga BBM
PKS Kota Jogja Luncurkan Program Pojok Curhat RKI
Menurut Aman, progres dari gerakan zero sampah anorganik baru bisa disaksikan setidaknya setelah tiga bulan berlangsung. Ia tak memungkiri, sejauh ini hasil memang sudah bisa dilihat, tapi resolusi dalam data yang tersaji belum menggambarkan keberhasilan dari program tersebut secara valid dan komperhensif.
“Resolusi datanya baru bisa dilihat semakin baik setelah tiga bulan. Sekarang masih bias. Jadi, kalau memang ada penurunan, kan, belum signifikan, ya, karena kita juga ketambahan produksi sampah sisa tahun baru kemarin,” tegasnya.
Adapun Kepala Desa Panggungharjo, Bantul Wahyudi Anggoro menyampaikan terkait Best Practice Penanganan Sampah Terpadu yang diinisiasi pemerintah desa Panggungharjo Bantul. (Ana/Ara)
