JOGJA – Program Kompetisi-Kampus Merdeka (PK-KM) merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek dalam memberikan stimulan terhadap perkembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi.
Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), PK-KM sudah sejak tahun 2021 lalu dilaksanakan oleh beberapa program studi (prodi). Salah satu prodi yang melaksanakan PK-KM adalah Ilmu Pemerintahan (IP).
Khusus untuk prodi Ilmu Pemerintahan di tahun 2022 menjadi tahun keduanya menerima Hibah Pelaksanaan PK-KM. Pada pelaksanaan tahun kedua Hibah Pelaksanaan PK-KM ini, prodi Ilmu Pemerintahan UMY mengembangkan bahan ajar berbasis case method dan project based learning guna merespons kebutuhan mahasiswa terkait kegiatan belajar mengajar yang lebih adaptif.
Pengembangan bahan ajar ini salah satunya dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh dosen dengan mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) pada Selasa (5/7) di Hotel Yats Colony. FGD ini dilaksanakan untuk merumuskan kurikulum yang mendukung MBKM.
Koordinator Program, Dian Eka Rahmawati mengatakan kegiatan FGD dihadiri secara langsung oleh beberapa mitra DUDI. Mitra ini diantaranya adalah Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul Damba Aktivis, Ketua DPRD Kabupaten Bantul Didik Joko Nugroho, Perencana Muda Bappeda DIY Dionysius Desembrianto dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Bantul Annihayah.
Dian mengatakan keterlibatan DUDI menjadi sangat penting mengingat kebutuhan pengembangan kurikulum yang berorientasi terhadap pembelajaran berbasis kasus riil di dunia politik dan pemerintahan.
“Mitra DUDI memiliki pandangan terhadap kebutuhan dari para lulusan Prodi IP UMY dan hal tersebut perlu kita kaji kedalam sebuah rumusan kurikulum. Mengembangkan kurikulum berbasis case method dan project based learning akan mengarahkan terhadap kegiatan pembelajaran yang secara riil dibutuhkan ke dunia pekerjaan,” ujar Dian.
Dian menerangkan FGD ini menjadi salah satu jembatan terwujudnya kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran bagi mahasiswa seperti kerjasama dalam bidang penelitian dan kemahasiswaan seperti magang dan pengabdian.
Dian menerangkan dalam FGD tersebut ada beberapa masukan dari mitra. Masukan ini diantaranya tentang usulan kurikulum yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Selain itu lewat FGD diharapkan ada masukan-masukan agar nantinya prodi Ilmu Pemerintahan UMY dapat mengembangkan bahan ajar yang up to date.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Bantul Annihayah mengatakan bahwa mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY perlu dibekali dengan kemampuan berkomunikasi publik yang mumpuni.
“Mahasiswa IP UMY perlu untuk meningkatkan kemampuan dalam komunikasi publik. Hal tersebut menjadi sangat penting di era saat ini mengingat kebutuhan komunikasi publik yang baik melalui media sosial sangat meningkat. Beberapa hal lainnya seperti pembuatan softbrief ataupun poliy brief juga perlu dikuasai oleh mahasiswa IP UMY,” kata Annihayah.
Sementara usulan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul Didik Joko Nugroho menyebut mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY perlu didukung kemampuan komunikasi publik yang baik. Selain itu, sambung Didik perlu juga ditambah dengan skill untuk mengelola data kearsipan juga perlu dimiliki.
“Komunikasi publik perlu didukung dengan baik agar menghindari konflik terutama dimasa Pemilihan Umum (Pemilu) sedang bergulir. Selain itu, pasca pemilu juga akan banyak sekali arsip yang ada dan hal itu juga perlu untuk dirawat dengan baik agar bermanfaat dan sebagai bentuk sejarah bagi masa depan,” ucap Didik. (Rilis/Ana)
