JOGJA – Upaya pemulihan ekonomi di Kota Jogja semakin jauh dari harapan. Indikatornya, angka kemiskinan di Kota Jogja justru mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 7,27 % meningkat di tahun 2021 menjadi 7,69%.
Demikian mengemuka dalam rapat Paripurna DPRD Kota Jogja tentang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2021, Jumat (24/6/2021).
“Angka kemiskinan dalam data statistik di Kota Jogja 7,27 % di 2020 naik menjadi 7,69% di tahun 2021, maka penguatan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) dalam upaya pengentasan kemiskinan menjadi sangat penting,” terang Ketua F-PAN DPRD Kota Jogja Indaruwanto, saat menyampaikan pandangan umum, fraksinya.
Menurutnya, fakta di lapangan masih menunjukkan banyak permintaan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) oleh masyarakat untuk keperluan pendidikan.
“Itulah selain menghitung Pandemik Covid19 sebagai salah satu bagian, penentuan KMS penilaian harus obyektif dan harus lebih selektif agar tepat sasaran,” tegasnya.
Di APBD Kota Jogja 2021 tercatat realisasi pendapatan Rp1,707 trilyun, realisasi belanja Rp 1, 691 trilyun. Sementara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp598,12 miliar atau 116,14 % lebih dari targetnya Rp 515 miliar, salah satunya realisasi sektor pajak daerah di 2021 melebihi target dengan capaian Rp 372.4 miliar atau 114,88%, termasuk pendapatan dari retribusi juga mengalami peningkatan 117,87% dari target atau sebesar Rp 26.85 miliar.
“Artinya target potensi pendapatan terlalu rendah, yang seharusnya setiap tahun targetnya paling tidak dinaikkan pada angka 10%,” ungkap Indaruwanto.
Sementara itu dari Fraksi Nasdem juga memberikan catatan sumber lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp. 174,8 miliar atau sebesar 120,83% dari target.
“Sektor ini bisa memberikan hingga 29,22% pada PAD tahun anggaran 2021. Kami Fraksi Nasdem menghimbau ke depan agar Pemkot Jogja memaksimalkan pengawasan terhadap instansi-instansi untuk sumbangsih sumber lain-lain yang sah berkontribusi terhadap APBD 2021 bisa ditingkatkan lagi,” tulis Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Jogja, Sigit Widaksono.
Sementara itu penyerapan anggaran APBD 2021 juga tidak berjalan maksimal. Tercatat di sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2021 mencapai Rp382,9 miliar.
Bukan Bermaksud Mencari Pembenar
Menanggapi terkait angka kemiskinan yang semakin tinggi di Kota Jogja, Pj Walikota Jogja, Sumadi menyatakan kondisi itu tidak lepas dari dampak pandemi. “Saya kira masih ada relevansi dengan pandemi ya, tapi upaya-upaya penguatan ekonomi terus dilakukan, terutama sektor UMKM,” katanya, usai rapat paripurna.
Saat ditanya, angka kemiskinan meningkat, namun di satu sisi Silpa APBD 2021 mencapai Rp382,9 miliar. Sumadi menjelaskan bahwa sisa anggaran itu merupakan anggaran yang tidak terpakai atau tidak terserap sebagai salah satu dampak dari refocusing anggaran karena Covid 19 kemarin.
“Kami akan melakukan perbaikan dan pengawasan mengenai penggunaan anggaran dan kegiatan Pemkot Jogja bagi masyarakat,” janjinya.
Ia mengakui banyak program tidak terserap secara maksimal karena terkendala pandemi. “Misal terkendala karena ada pembatasan orang berkumpul. Pasar tutup sehingga ekonomi juga melemah,” katanya.
Padahal, jika dana Silpa senilai Rp382,9 miliar untuk program pengentasan kemiskinan akan sangat berpengaruh? “Iya, benar, harusnya demikian. Tapi memang pandemi menjadikan kita terkendala bekerja, ini bukan bermaksud mencari alasan pembenar tapi itu nyata,” tandasnya. (Ana)
