JOGJA – Data verifikasi penerima Kartu Menuju Sejahtera (KMS) di Kota Jogja, bermasalah. Fraksi PKS DPRD Kota Jogja menyoroti rentetan aduan dari warga Kota Jogja yang tercoret dari daftar penerima manfaat KMS.
Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja dari Fraksi PKS Bambang Anjar Jalumurti, mengatakan, sejatinya daftar penerima KMS untuk 2023 mengalami peningkatan, dari sekitaran 15 ribu menjadi 17.451. Tapi, yang sangat disayangkan, terdapat warga yang tercoret, padahal statusnya belum seutuhnya keluar dari jerat kemiskinan.
“Artinya, ada tambahan sekitar 1.600an, tapi banyak yang tercoret. Kami sudah raker bersama Dinas, serta melihat paparan data. Di situ data yang tercoret dari KMS diuji bersama,” urainya, Jumat (3/2/23).
Ia mencontohkan, ada satu data warga hasil sampling yang tercoret dari daftar penerima KMS 2023 pun ternyata kondisinya masih jauh dari mandiri. Diungkapkannya, keluarga itu, hanya berpenghasilan total Rp1.800.000 per bulan dan harus menanggung tiga orang anak yang semua masih sekolah.
“Tapi, dia dianggap mandiri hanya karena mempunyai kulkas dan smartphone. Padahal, kulkas yang dimiliki itu untuk kebutuhan produksi dan smartphone untuk keperluan sekolah anak-anaknya,” jelasnya.
“Mereka juga tinggal di dalam satu ruangan, harus menanggung sekolah tiga anak. Itu, kan, sangat jauh dari kecukupan, karena UMK Kota Jogja saja sudah diatas Rp2 juta. Tapi, dari hasil verifikasi, mereka termasuk kriteria mandiri,” imbuh Bambang.
Pihaknya mendorong Pemkot Jogja untuk melakukan evaluasi, terkait mekanisme dan indikator penentuan penerima KMS. Sejauh ini, pihaknya berupaya mengadvokasi sejumlah KK yang tercoret agar tercakup jaminan sosial, termasuk di sektor pendidikan juga.
“Karena yang kemarin mengeluh, mengadu ke dewan itu, kan, rata-rata karena khawatir kehilangan akses (jalur afirmasi) untuk masuk ke sekolah negeri, itu coba kami advokasi semuanya,” tandasnya.
“Dinas kita dorong untuk mendata, kemarin yang dapat KMS berapa, yang tercoret berapa, terus buka posko pengaduan, supaya warga bisa mengadu, biar disurvei Pemkot,” tambah Bambang.
BACA JUGA : F-PKS Kota Jogja Dorong Pengolahan Sampah Terpadu
Pembakaran Al-Qur’an di Swedia, PKS : Ini Bisa Melukai Hati Umat Islam
Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Jogja, Agus Budi, mengatakan, data KMS yang bersumber dari validasi sejak 2022 sudah fix. Bahkan, anggaran yang bersumber dari APBD Kota Jogja pun telah ditetapkan untuk periode setahun ke depan.
“Jadi, kami tidak bisa menambah. Tapi, kalau ada usulan yang dirasa itu tidak tepat sasaran, kami bisa mencabutnya, setelah ada bukti yang kuat,” cetusnya, ketika menerima langsung audiensi dari warga.
“Kalau yang dipermaslahkan itu soal jalur afirmasi untuk masuk sekolah negeri, sekarang kan sudah ada bantuan tunggakan pendidikan di Kota Yogyakarta meski dia tidak mendapat KMS sekalipun,” ungkapnya. (Ana/Ara).
