JOGJA – International Program of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (IGOV UMY) menggelar acara bertajuk 3rd International Government and Politics Summer School (3rd IGOPSS). Agenda yang digelar tahunan tersebut untuk tahun ini mengusung tema ‘Collaborative Governance: Preparing and Responding the Open Government Management’.
Direktur IGOV UMY Sakir Ridho Wijaya mengatakan bahwa 3rd IGOPSS mengundang mahasiswa dari berbagai negara untuk mengikuti program selama beberapa minggu di UMY. Tujuannya agar mahasiswa asing ini bisa memahami secara mendalam sistem pemerintahan Indonesia serta budaya dan sosial.
“3rd IGOPSS untuk tahun ini digelar secara virtual lewat Zoom Meetings. Acara 3rd IGOPSS, kata Sakir berlangsung dari 14 hingga 21 Juli 2022 dan diikuti oleh 41 mahasiswa asing dari beberapa negara seperti dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Tenggara,” kata Sakir, Senin 18 Juli 2022.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UMY Takdir Ali Mukti menerangkan agar mahasiswa bisa mengikuti 3rd IGOPSS secara maksimal karena akan bermanfaat bagi studi dan jejaring mahasiswa di masa mendatang. Untuk itu, Takdir berpesan agar relasi dengan mahasiswa negara lain bisa dijaga dengan baik.
“Kami berharap setelah mengikuti acara ini kalian tetap menjaga relasi kalian dengan peserta yang lain. Karena kalian adalah leader masa depan pengganti kami,” ungkap Takdir.
BACA JUGA :
Gelar Workshop, Ilmu Pemerintahan UMY Siapkan Kurikulum Pembelajaran Adaptif
Kembangkan Kurikulum, Ilmu Pemerintahan UMY Gelar FGD dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri
Sementara itu, salah seorang peserta 3rd IGOPSS asal Bukidnon State University, Filipina, Kenlipugan Cumonong mengaku senang bisa ikut belajar di acara 3rd IGOPSS selama 2 minggu. Lewat acara ini Kenlipugan berharap bisa belajar dan bersama-sama mahasiswa dari berbagai negara bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ada untuk menjadikan dunia ini lebih baik.
“Saya berharap dalam acara ini kita sebagai peserta dapat mengetahui open government dari seluruh perspective dunia yaitu Culture Governance berbasis inovative dan berkelanjutan kebijakan publik,” pungkas Kenlipugan. (Rls/Ana)
