JAKARTA – Puluhan orang menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri. Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Sukamta menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam penggusuran lahan tidak sesuai dengan Tupoksi TNI dalam UU TNI.
Menurutnya, tindakan represif terhadap rakyat yang dilakukan oleh TNI-Polri tidak dibenarkan secara aturan undang-undang. Apalagi tindakan yang dilakukan menyebabkan korban anak-anak.
“TNI-Polri merupakan pengayom dan pelindung rakyat. Posisi TNI-Polri jika ada perusahaan yang menggusur tanah rakyat seharusnya menjadi mediator kedua belah pihak,” ucap Sukatma yang diterimas Bernasjogja.com, Minggu (10/9/2023).
Anggota Komisi 1 DPR RI ini kemudian menjelaskan bagaimana tugas pokok dan fungsi dari TNI sesuai Undang-Undang.
BACA JUGA : Kebocoran Data Beruntun, Sukamta: Segera Audit Keamanan Siber
Anggota Komisi I DPR : Lebih Baik Larang Timnas Israel U-20
“Tugas TNI sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bertugas untuk menjaga kedaulatan negara, bukan mengurusi penggusuran lahan. Operasi militer selain perang harus dilaksanakan berdasarkan keputusan politik,” terangnya.
“Bahkan jika merujuk pada Pasal 33 ayat (2) UU Penanganan Konflik Sosial, pemerintah daerah wajib mengajukan permohonan bantuan terlebih dahulu untuk mengerahkan aparat TNI kepada Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya telah menetapkan status keadaan konflik sosial di daerah tersebut,” beber Sukamta.
Diketahui, ribuan warga terlibat bentrok dengan aparat TNI-POLRI yang akan mengamankan pengukuran lahan untuk pengembangan kawasan industri. Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Rempang dan Galang Kepulauan Riau tidak menolak pembangunan, namun menolak relokasi sehingga menentang segala upaya penggusuran. (Rilis/Ara).
