JOGJA – Penanganan kemiskinan ekstrem di DIY ditargetkan rampung 2024. Selain kemiskinan persoalan stunting juga akan dikebut penyelesainnya. Seberapa serius komitmen menuntaskan dua persoalan klasik tersebut, inilah ucapan pihak yang berkompeten.
Anggota Komisi VIII DPR RI yang salah satunya membidangi persoalan sosial, Esti Wijayanti mengatakan bersama mitra kerjanya Kementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah di Indonesia termasuk DIY.
Politisi PDIP asal daerah pemilihan DIY itu sepakat kedua program tersebut membutuhkan sinergi berbagai kementerian termasuk Kemensos sesuai dengan target penetapan nol persen kemiskinan ekstrem dan prevalensi turun di angka 14 pada 2024 mendatang.
Kemensos turut berperan dalam penanganan kemiskinan ekstrem melalui program bantuan sosial (bansos) dan sebagainya, serta bersinergi secara internal maupun eksternal. Hal itu sebagai upaya mendorong pencapaian nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, sebagaimana diamanatkan Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA : Ratusan UMKM dan Trah Mangkubumen Ikuti Sosialisasi QRIS
Kemiskinan di Kota Jogja Naik, Silpa Capai Rp382 M
Adapun untuk pencegahan stunting Kemensos mengerahkan SDM pendampingan PKH yang telah diberikan diklat untuk menyebarluaskan informasi pencegahan stunting kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dan 18,8 juta penerima program sembako.
“Tentu kami sangat mendukung karena ini merupakan program Presiden Jokowi. Terpenting sekarang ketika Inpres tentang kemiskinan ekstrem dan Perpres penanganan stunting itu sudah ada di dalamnya memang sudah memuat beberapa instansi kementerian/lembaga yang harus ikut terlibat, termasuk Kemensos,” kata Esti di sela kunjungan ke Dinsos DIY, Senin (26/6/2023).
Di DIY tercatat ada beberapa titik kemiskinan ekstrem antara lain Karangmojo, Samigaluh dan daerah-daerah lain. Guna mempercepat pengentasan kemiskinan akan diberikan tambahan anggaran 10% dalam bentuk PKH, sehingga menaikkan alokasinya atau kualitas bantuannya namun tidak menambah keluarga penerima manfaat (KPM).
“Mengingat saat terjadi pandemi Covid-19 penanganan kemiskinan di berbagai wilayah di Indonesia sempat terkendala,” ucap mantan Anggota DPRD DIY, itu.
“Semisal PKH-nya ada 10 juta KPM, kalau misalnya naik 10 persen, dulunya PKH misalnya menerima Rp1 juta maka ke depan naik 10 persen jadi Rp1,1 juta, tetapi ini baru gambaran. Bukan 10 juta penerima menjadi 11 juta penerima, ini akan kami detailkan lagi dengan Kemensos akan menambah jumlah bantuan atau menambah KPM untuk 2024,” ujarnya.
DPR RI saat ini juga sedang membahas RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang latarbelakang salah satunya untuk tujuan penurunan angka stunting sehingga amanat regulasinya akan fokus pada 1.000 hari kehidupan anak sejak pembuahan hingga usia sekitar 2 tahun. Komitmennya untuk menata dari usia 0-1.000 hari terkait ibu, penanganan kesehatan hingga cuti kerja ibu. (Ana/Ara)
